PKM: Penyuluhan dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gebangan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo
DOI:
https://doi.org/10.62951/unggulan.v2i3.2085Keywords:
BPD Capacity, Legal Counseling, Legal Products, Regulatory Assistance, Village RegulationsAbstract
This service is in the form of counseling and assistance in drafting village regulations for the BPD in Gebangan Village, Krejengan District, Probolinggo Regency. The material that will be provided is about the urgency of village regulations both philosophically, sociologically and legally and the techniques and mechanisms for drafting village regulations practically. The target of this service is BPD members and the Gebangan Village apparatus, Krejengan District. This service was taken as a strategic step and to provide an understanding of the urgency of forming village regulations and the mechanisms for drafting them. Because generally, BPD and village apparatus do not have the ability to draft village regulations, especially in Gebangan Village, even though the issuance of Law No. 6 of 2014 concerning Villages demands BPD productivity in producing legal products, especially in. This condition occurs because most BPD and its members do not have an educational background in the legal field, many are even only junior high and high school graduates or even did not graduate from school, so they do not understand enough about the issues in village regulations. In addition to not knowing about the procedures and mechanisms for drafting village regulations. Through this Community Service, it is hoped that it will become a strategic means for BPD members and Gebangan Village officials to be able to draft village regulations, so that they can get out of problems related to legal gaps in village programs.
References
Bustamin, Dkk. (2022). Urgensi kedudukan lembaga badan permusyawaratan desa menurut peraturan perundang-undangan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), Januari.
Kansil, C. S. T. (1988). Desa kita dalam peraturan tata pemerintahan desa. Ghalia Indonesia.
Mar’ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di Indonesia. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 1(1), 35–54.
Meri Yarni, Irwandi, F., Bafadhal, F., & Arfa, N. (2021). Penyuluhan hukum tentang urgensi peraturan desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Jurnal Karya Abdi, 5(3), Desember.
Muhtadli. (2018). Urgensi penguatan peran dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam perspektif demokrasi (Studi BPD Desa Karyamulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan). Muhammadiyah Law Review, 2(2), Juli.
Nasihin, I., Nurdin, N., Yuhandra, E., Alpiyah, L. N., & Rachmat, N. A. (2023). Peningkatan kapasitas anggota badan permusyawaratan desa dalam teknik penyusunan peraturan desa pengelolaan sampah rumah tangga. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(02), 178–183.
Ngarsiningtyas, S. K., & Sembiring, W. M. (2016). Peran badan permusyawaratan desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 4(2), 159–172.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
Riyanto, S., Mamang, D., Intihani, S. N., Fahruddin, M., Mawardi, H., & Arifudin, A. (2024). Pendampingan penyusunan peraturan desa bagi anggota badan permusyawaratan desa (BPD) se Kecamatan Tarumajaya-Kabupaten Bekasi. The IMPACT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam As-Syafiiyah, 1(1), 53–66.
Rodhiyah, S., & Harir, M. (2016). Peranan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(3), 291–300.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Wachid, M. A., & Damayanti, E. (2020). Pelatihan penyusunan peraturan desa untuk aparatur desa dan badan permusyawaratan desa guna meningkatkan kompetensi dalam menciptakan produk hukum yang ideal. Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial, 3(2), 73–77.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Pelayanan Unggulan : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
