Perlindungan Hukum atas Kepastian Pembayaran Kepada Kreditur Konkuren dalam Kepailitan
DOI:
https://doi.org/10.62951/solusibersama.v2i2.1445Keywords:
Bankruptcy, Concurrent Creditor, Insolvency Test, Legal ProtectionAbstract
Bankruptcy as a legal remedy for creditors to receive payment from debtors can cause losses for concurrent creditors. The absence of the right to precedence, resulting in concurrent creditors can only receive payment if preferred creditors and separatist creditors have received payment, therefore, it is important to provide legal protection for concurrent creditors in obtaining their right to receive payment. In this research, a normative juridical method will be used through literature study. By using secondary legal sources as well as primary and secondary legal materials relevant to the protection of concurrent creditors in bankruptcy cases. In the research results, it was found that there is an urgency to apply the insolvency test as an effort to protect concurrent creditors from losses to debtors declared bankrupt. Then, it is also important for concurrent creditors to file legal remedies in the event that the debtor is declared bankrupt, but still has the financial ability to pay his debts.
References
Alfit Jenifer. (2024). Pembatasan Syarat Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan Melalui Surat Edaran Mahkamah AGung Nomor 3 Tahun 2023. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. 5(3)
Erwin Al Qadri Kainur & Ariadin. (2024). Kedudukan Badan Hukum dalam Perkara Kepailitan. Jurnal Global Futuristik: Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner. 2(2).
Fitria Amini. (2024). Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepailitan oleh Pengadilan Niaga. Jurnal Thengkyang. 9(2).
Fratiwi & Rafiqa Sari. (2023). Dampak Kepailitan bagi Kreditur Konkuren di Indoneisa. Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu. 2(3).
Hari Sutra Disemadi & Danial Gomes. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. 9 (1).
Hikmawati Ribi & Zakiah. (2024). Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dalam Hukum Kepailitan. Jurnal Restorative. 1(2).
Imran Eka Saputra. (2020). Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum. 23(2).
Luqman Hakim & Nanda Diyan Saputra. (2023). Politik Hukum Insolvency Test Dalam Pembaharuan Hukum Kepailitan di Indonesia. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 1 (8).
Moch Eryans Hadiwidjaja. (2023). Kajian tentang Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. 1(2).
Okto Reniska Simbolon. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pernyataan Permohonan Pailit oleh Kejaksaan (Studi Kasus Pengadilan Niaga). Jurna Juristic. 2(1).
Putri Ayi Winarsasi. (2022). Tinjauan Hukum Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik (HT-el) Sebagai Pemenuhan Asas Publiciteit. Jurnal Hukum Spektrum. 19(1).
Putri Rahmawati. (2023). Insolvency Test Sebagai Solusi Preventif Dalam Konstruksi Hukum Kepailitan di Indonesia. Jurnal Yuridis. 10 (2).
Rai Mantili & Putu Eka Trisna Dewi, (2020). Perlindungan Kreditor Konkuren dalam Hukum Kepailitan. Jurnal Akses. 12( 2).
Rizal Syah Nyaman & Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi. (2023). Prosedur Hukum Permohonan Pailit dalam hukum Kepailitan di Indonesia. Jurnal Hukum Saraswati. 5(2).
Tiromsi Sitanggang. (2023). Eksistensi Lembaga Kepailitan dalam Upaya Pelunasan Hutang. Fiat Justitia: Jurnal Hukum. 3(2).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian dan Kesejahteraan Masyarakat
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
